Daftar Desa di Jombang yang Langganan Kekeringan: Jalur Utara Brantas Jadi Zona Merah!

Jombang – Ancaman kekeringan di Kabupaten Jombang bukan lagi sekadar isu musiman, melainkan krisis tahunan yang polanya semakin terbaca. Berdasarkan data pemetaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jombang, daftar desa di Jombang yang langganan kekeringan secara konsisten menumpuk di wilayah utara Brantas. Kondisi geografis yang didominasi pegunungan kapur menjadi alasan utama mengapa wilayah ini seolah “terkutuk” sulit air saat kemarau panjang.

Wilayah utara ini mencakup tiga kecamatan utama yang menjadi pelanggan tetap bantuan air bersih dari pemerintah. Karakteristik tanah yang tidak mampu menyerap air hujan secara maksimal membuat sumur-sumur gali milik warga mengering hanya dalam hitungan minggu setelah hujan berhenti total.

Daftar Desa di Jombang yang Langganan Kekeringan: Data BPBD Terbaru

Berdasarkan catatan distribusi bantuan air bersih (dropping), berikut adalah titik-titik kritis yang masuk dalam daftar desa di Jombang yang langganan kekeringan:

Kecamatan Plandaan: Desa Jipurapah menjadi “langganan” paling ekstrem. Selain Jipurapah, Desa Karangmojo dan Desa Jatimlerep juga masuk dalam zona merah yang setiap tahun wajib dipasok tangki air bersih.
Kecamatan Kabuh: Desa Marmoyo, Desa Kromong, dan Desa Karangpakis. Di tiga desa ini, warga bahkan harus berjalan berkilo-kilometer atau menunggu bantuan tangki hanya untuk kebutuhan MCK dasar.
Kecamatan Ngusikan: Desa Asemgede dan Desa Kromong. Kondisi di sini diperparah dengan akses jalan yang menanjak, membuat distribusi air seringkali terhambat kendala teknis armada.
Kecamatan Wonosalam: Meskipun berada di kaki gunung, wilayah seperti Desa Jarak sering mengalami penyusutan debit sumber mata air secara drastis akibat kerusakan vegetasi hutan.

Mengapa Wilayah Utara Selalu Jadi Korban?

Masuknya nama-nama di atas ke dalam daftar desa di Jombang yang langganan kekeringan disebabkan oleh faktor geologis. Pegunungan Kendeng yang melintasi Kabuh dan Plandaan memiliki formasi batuan karst (kapur). Batuan jenis ini memiliki pori-pori yang sangat besar, sehingga air hujan langsung lari ke bawah permukaan tanah yang sangat dalam, jauh di luar jangkauan sumur bor warga biasa.

Riset di komunitas relawan Jombang menyebutkan bahwa di Desa Marmoyo, kedalaman air tanah bisa mencapai lebih dari 100 meter. Hal inilah yang membuat pembangunan sumur bor mandiri oleh warga hampir mustahil dilakukan karena biaya pengeboran yang sangat mahal. Alhasil, ketergantungan pada bantuan pemerintah menjadi satu-satunya jalan keluar setiap tahunnya.

Anggaran Dropping Air vs Solusi Permanen

Setiap tahun, Pemerintah Kabupaten Jombang mengalokasikan dana tak terduga untuk biaya operasional truk tangki air. Namun, para aktivis lingkungan di Jombang mulai mengkritik kebijakan ini. Menurut mereka, pemerintah tidak bisa selamanya hanya memberikan “obat pereda nyeri” berupa dropping air tanpa solusi permanen.

Beberapa langkah yang mulai dikerjakan Dinas Perkim Jombang antara lain pembangunan sumur bor dalam di titik-titik strategis dan pipanisasi dari sumber air yang lebih stabil. Namun, tantangannya tetap sama: biaya pemeliharaan mesin pompa di desa-desa pelosok seringkali terkendala masalah iuran warga yang minim.

Ancaman Gagal Panen di Wilayah Rawan

Selain kebutuhan air bersih untuk minum, daftar desa di Jombang yang langganan kekeringan ini juga beririsan langsung dengan lahan pertanian. Ribuan hektar sawah di Plandaan dan Kabuh adalah lahan tadah hujan. Jika bantuan air untuk persawahan (melalui sumur bor dalam pertanian) tidak segera diratakan, kemiskinan di wilayah utara Jombang akan sulit ditekan karena petani hanya bisa panen satu kali dalam setahun.

BPBD Jombang terus mengimbau warga agar mulai membangun tandon penampung air hujan (PAH) secara mandiri. Langkah ini dianggap sebagai mitigasi paling sederhana sebelum musim kemarau mencapai puncaknya pada bulan Agustus dan September mendatang.